Standar Pelayanan Kesehatan

standar pelayanan kesehatan mengacu pada konsep dan aturan yang telah diberlakukan dalam peraturan perundangan. Setiap instansi atau lembaga kesehatan yang berwenang atas pelayanan kesehatan wajib menaati setiap acuan yang sudah ditetapkan tersebut. Di Indonesia, standar pelayanan untuk bidang kesehatan sebenarnya sudah diatur secara mendasar dengan praktik-praktik yang tak boleh melanggar segala ketentuan tersebut.

standar pelayanan kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan

Mengutamakan service excellent atau pelayanan optimal, setiap instansi/lembaga kesehatan bertanggung jawab atas segala kewajiban yang mereka pegang. Mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit, masing-masing berperan dalam upaya memaksimalkan layanan kesehatan publik. Mereka bertanggung jawab pada pemerintah daerah yang telah mengatur peraturan perundangan tentang layanan kesehatan publik itu.

Indikator SPM

Masing-masing pemerintah daerah menetapkan dan mengatur SPM (Standar Pelayanan Minimal) di bidang kesehatan. Indikatornya pun ditentukan berdasarkan kemampuan dari masing-masing pihak pengelola, tetapi disertai tanggung jawab untuk meningkatkan kualitaspelayanannya. Setiap indikator diberikan target persentase yang meliputi beberapa hal seperti:

• Kesehatan kehamilan

• Penanganan kelahiran

• Pelayanan kesehatan balita

• Program KB

• Rujukan kesehatan masyarakat miskin

Setiap instansi/lembaga kesehatan bertanggung jawab pada pencapaian target dari masing-masing target di atas. Perlu diketahui bahwa SPM sudah ditetapkan secara wajib oleh pemerintah pusat, yang kemudian diterapkan ke seluruh daerah dan disesuaikan pada kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Praktik penerapan SPM dalam bidang kesehatan akan menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam mengukur mutu dan tipe pelayanan yang diprioritaskan kepada warga masyarakatnya.

Peningkatan Mutu

Yang wajib dipertanyakan adalah sejauh mana masing-masing instansi mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan publik? Sampai detik ini, setiap pelayanan kesehatan publik ditingkatkan sebaik-baiknya dengan konteks yang terus berlangsung secara dinamis. Tidak mungkin mutu pelayanan kesehatan hanya mengacu pada standar-standar lama yang semakin tertinggal oleh konteks perubahan jaman.

Jawabannya terletak pada ketersediaan fasilitas kesehatan yang mumpuni. Bagi setiap pemerintah daerah, kebutuhan tersebut memang akan disesuaikan pada kemampuan anggaran belanja. Konsekuensinya adalah bantuan dari pemerintah pusat untuk sejumlah wilayah yang memang belum  memiliki kemampuan cukup untuk mengembangkan standar fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, kebutuhan untuk meningkatkan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) sangatlah mendesak. Mustahil meningkatkan pelayanankesehatan publik dengan hanya mengandalkan kecanggihan teknologi tanpa diimbangi oleh praktik operasional yang relevan. Oleh sebab itu, wajib untuk menerapkan sejumlah program pelatihan bagi setiap elemen yang berpartisipasi dalam program pelayanan kesehatan publik di masing-masing instansi.

Pentingnya program pelatihan SDM bertujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai service excellent sehingga target-target pun bisa tercapai. Sudah menjadi tanggung jawab dari setiap instansi/lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanannya secara maksimal tanpa sekalipun mengabaikan prinsip mendasar yang telah mengacu pada peraturan perundangan.