Contoh Standar Pelayanan Publik

contoh standar pelayanan publik akan menjadi panduan bagi setiap instansi atau lembaga yang berurusan dengan pemenuhan hak bagi setiap warga negara sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Masing-masing instansi atau lembaga wajib menjalankan sistem pelayanan sesuai dengan bidang dan kapasitas. Jika bentuk atau mekanisme pelayanan yang dimaksudkan tidak sesuai aturan dan merugikan, warga berhak untuk melaporkannya kepada penanggung jawab terkait.

Selain instansi atau lembaga negara, pihak-pihak swasta yang mengurusi pelayanan publik juga wajib menjalankan standar pelayanan. Tujuannya jelas untuk memuaskan konsumen sekaligus membangun citra instansi atau lembaga yang menangani itu. Ke depannya, contoh-contoh standar pelayanan publik itu bisa dijadikan panduan untuk mengembangkan konsep dan sistem yang sedang diterapkan.

Contoh Standar Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat

Khusus mengenai layanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, masing-masing lembaga atau instansi mengemban tugas penting demi peningkatan kualitas. Kebijakan tentang aturan pelayanan dari setiap lembaga pun bisa berbeda-beda di setiap wilayah. Sebabnya, aturan tentang desentralisasi atau otonomi daerah memberikan kesempatan bagi setiap pemerintah daerah untuk mengatur konsep dan sistem pelayanan publik di masing-masing lembaga. Namun bukan berarti setiap pemerintah daerah bisa mengatur kebijakan seenaknya tanpa mempertimbangkan faktor kenyamanan bagi setiap warga. Untuk mengatur dan mengendalikan mekanisme layanan publik itu, ada SPM atau Standar Pelayanan Minimal yang wajib diterapkan.

Membangun dan Membuktikan Citra Positif

Berbagai contoh standar pelayanan publik bisa dijumpai di instansi-instansi yang sudah dikenal bagus reputasinya dalam melayani warga. Bagaimanapun, standar pelayanan tersebut wajib diterapkan oleh setiap instansi dalam urusannya dengan beragam kebutuhan masyarakat yang berhak. Contohnya adalah standar pelayanan kesehatan untuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Mustahil sebuah lembaga atau dinas kesehatan mengabaikan poin-poin penting dalam mekanisme pelayanan warga. Penerapan standar pelayanan kesehatan itu sendiri telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu terbitan Menteri Kesehatan RI Nomo 741/MENKES/PER/VII/2.

Contoh lainnya adalah standar pelayanan publik dalam dinas kelurahan, kecamatan, dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Jaminan atas setiap model pelayanan yang bermutu akan membangun citra positif dari lembaga tersebut. Aturan tentang standar pelayanan dalam instansi-instansi tersebut juga sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Bukan hanya bertujuan membangun citra positif di masyarakat. Melainkan untuk membuktikannya melalui serangkaian praktik yang masing-masing harus dibarengi dengan peningkatan kualitas. Hal itu tak akan bisa tercapai tanpa adanya dukungan partisipatif dari masyarakat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam tujuan peningkatan kualitas pelayanan, contohnya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan pertanyaan, keluhan, kritik, dan bahkan saran.

Bermacam contoh standar pelayanan publik akan semakin berkembang sesuai tuntutan kebutuhan dan konteks masyarakat yang sedang berlangsung. Semuanya juga bisa tercapai jika didukung oleh peningkatan kualitas dari sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pelayanan publik di instansi terkait.